Posted by: psikotikafif | July 26, 2009

Sebuah Tawaran untuk Krisis Demokrasi

Ruang Baca Edisi 26 Juli 2009

U L A S A N

Demokrasi Deliberatif

Judul: Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas
Penulis: F. Budi Hardiman
Penerbit: Kanisius
Edisi: I, 2009
Tebal: 246 hlm.

Sampai hari ini, krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan, indikator-indikatornya terlihat semakin jelas, seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah pengangguran yang semakin tinggi, penegakan hukum yang masih tebang pilih, juga perilaku para elite politik yang semakin tak peka terhadap harapan konstituennya.

Kondisi di atas tidak semata-mata dapat dipahami sebagai raibnya kehendak baik dari pemimpin negeri ini untuk menyelesaikan segala permasalahan di atas. Namun, secara mendasar, Indonesia belum sepenuhnya mampu mengoperasionalkan tuntutan-tuntutan demokrasi dalam konteks kebutuhan Indonesia.

Dari diagnosis yang dilakukan penulis buku ini, akar persoalannya terletak pada tidak memadainya praktek demokrasi yang berlangsung di Indonesia, yaitu demokrasi bercorak klasik ala Rousseau yang menempatkan negara dalam posisi dominan di antara elemen-elemen demokrasi lainnya.

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, peran negara yang gigantis itu pernah dipraktekkan oleh Soekarno melalui obsesi politik “demokrasi terpimpin” (guided democracy) dan oleh Soeharto telah diterjemahkan melalui slogan politik “demokrasi Pancasila”. Implikasi serius dari diterapkannya demokrasi ala Rousseau adalah kekuasaan negara yang seolah-olah tanpa batas.

Peran dominan negara atas rakyatnya bisa dilihat dari bagaimana negara melahirkan kebijakan-kebijakan publik. Meskipun secara eksplisit Indonesia bukanlah penganut ideologi liberal, keberpihakan negara terhadap kepentingan kelas pemodal daripada rakyatnya sendiri terlihat jelas. Di hadapan pemilik modal, posisi negara begitu minimalis, sementara di hadapan rakyatnya sendiri tampil begitu maksimalis. Negara menjadi absah melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyatnya dengan tujuan agar kekuasaan tetap dalam kondisi stabil.

Untuk keluar dari kubangan keterpurukan ini, bangsa Indonesia membutuhkan solusi komprehensif yang berdampak sampai ke tingkat kehidupan masyarakat yang paling mendasar. Dengan kata lain, perhatian terhadap ruang partisipasi dan distribusi kesejahteraan bagi seluruh elemen demokrasi di Indonesia harus diupayakan terus-menerus.

Melalui landasan pijak filsafat politik, Budi Hardiman, salah seorang pakar filsafat politik terkemuka Indonesia, berusaha menceburkan diri ke arena sumbang saran untuk merespons patologi-patologi demokrasi dengan menggunakan pisau bedah Teori Diskursus-nya Jurghen Habermas.

Kontribusi signifikan Habermas terhadap kajian filsafat politik adalah konsepnya tentang “demokrasi deliberatif”. Istilah “deliberatif” berasal dari kata latin deliberatio yang dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau dalam kosakata yang akrab di telinga kita “musyawarah”. Dengan demikian, kata demokrasi yang dilekatkan di depannya dalam teori diskursus dapat dipahami sebagai upaya menciptakan diskursus politik berbasis proses sumbang-saran antarelemen demokrasi dalam ruang publik yang menjamin kesetaraan peran (hlm.128).

Dalam konteks politik praktis, istilah “demokrasi deliberatif” dapat dipahami sebagai suatu upaya politis untuk menciptakan saluran komunikasi antara, di satu pihak, proses legal formal pengambilan keputusan dalam parlemen serta badan-badan eksekutif pemerintahan dan, di lain pihak, proses penyampaian aspirasi sosial nonformal dalam masyarakat sipil. Misalnya, dalam proses melahirkan ketetapan hukum, Habermas mengatakan bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan atau kehendak umum yang menjadi pusat legitimasi dari hukum itu sendiri, melainkan proses pembentukan keputusan hukum ataupun politis yang selalu terbuka terhadap setiap tatapan publik yang kritis dan argumentatiflah yang menjadi sumber legitimasi hukum itu.

Habermas menawarkan revolusi komunikasi untuk menciptakan suasana diskursif sehingga diharapkan diskursus politik mengenai kepentingan publik benar-benar lahir dari momen partisipasi semua elemen demokrasi. Negara dalam konteks ini hanyalah salah satu elemen demokrasi, berdampingan dengan gerakan-gerakan sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan gerakan mahasiswa, sebagai elemen demokrasi lainnya.

Diskursus politis yang lahir dari komunikasi bebas paksaan selanjutnya akan melahirkan ruang publik politis. Untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ruang publik politis ini, berikut akan disampaikan pernyataan langsung Habermas sebagaimana dikutip penulisnya: ruang publik politis tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung (hlm. 134).

Ruang publik politis itu memungkinkan para warga negara untuk menggunakan kekuatan argumen. Ruang publik politis itu –sebagai kondisi-kondisi komunikasi –bukanlah institusi dan juga organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat. Ia adalah momen politis atau keadaan yang dapat diakses oleh semua orang –ruang otonom yang berbeda dengan negara dan pasar. Dalam kerangka ruang publik inilah, Habermas membayangkan adanya proses komunikasi yang dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber lain, yaitu uang (pasar kapitalis) dan kuasa (birokrasi negara), agar tercapai sebuah keseimbangan.

Dalam situasi politik yang semakin menjauh dari pertimbangan-pertimbangan prosedur moral yang konsisten, pemikiran Habermas ini terlihat sangat radikal. Dia berani membayangkan bahwa praksis politis bukanlah sekedar persoalan menegosiasikan kepentingan, tetapi juga persoalan bagaimana menciptakan prosedur normatif agar praksis politik memiliki pedoman. Persis dalam konteks ini pemikiran Habermas sering disalahpahami dan menuai banyak kritik lantaran terlalu terobsesi pada prosedur dan mengabaikan kondisi real kehidupan politik beserta kompleksitas proses di dalamnya.

Namun, semuanya itu menjadi terlihat masuk akal dan tidak mustahil dipraktekkan ketika melihat kecermatan dan kejernihan Budi Hardiman dalam menyajikan detail-detail teori diskursus Habermas. Dilihat secara normatif maupun situasional, buku ini hadir tepat waktu, mengingat sampai hari ini di Indonesia masih jamak dijumpai kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dengan cara mengisolasi warga. Wacana tentang demokrasi deliberatif dengan demikian seharusnya tidak hanya berhenti menjadi perdebatan diskursif semata, tapi juga mampu menjiwai proses pengambilan kebijakan, agar setiap kebijakan yang dihasilkan di dalamnya mengandung nilai-nilai kepublikan.

Alasan lain mengapa demokrasi deliberatif begitu relevan bagi masyarakat Indonesia adalah fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, adat-istiadat, dan pola pikir, sehingga kedaulatan rakyat dalam hal ini tidak dapat direduksi melalui lembaga-lembaga perwakilan semata. Kedaulatan rakyat saat ini harus dilihat dari sudut pandang baru, yaitu sebagai bentuk komunikasi rasional dalam diskursus publik, baik dalam sistem politik maupun dalam ruang masyarakat sipil yang luas.

  • Afthonul Afif, peneliti sosial, tinggal di Yogyakarta.

  • Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    Categories

    %d bloggers like this: