Posted by: psikotikafif | December 30, 2008

Jalan Terjal Meretas Perdamaian di Bumi Borneo

Ruang Baca, Koran Tempo, Edisi 30 Desember 2008

U L A S A N


Judul: Konflik Kalbar dan Kalteng – Jalan Panjang Meretas Perdamaian

Penulis: Asvi Warman Adam dkk.

Penerbit: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar

Edisi: I, September 2008

Tebal: xii+310 hlm.

Sebagian peneliti dan pengamat menduga bahwa meletusnya beberapa konflik komunal di Indonesia pasca-runtuhnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh transisi demokrasi yang kelewat masif. Transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang tidak diimbangi infrastruktur demokrasi yang kuat membuat semangat memperjuangkan hak cenderung diekspresikan melalui cara-cara yang konfrontatif.

Pendapat tersebut tentu memiliki derajat kesahihannya tersendiri, namun tidak cukup problematis. Artinya, hipotesis yang diajukan hanya mampu menjelaskan konteks yang lebih umum, atau belum mampu menjelaskan dinamikanya pada tataran empirik. Efek berbahaya jika pendapat ini diterima adalah muncul sikap apatis untuk meredakan konflik, karena konflik sudah dianggap sebagai syarat atau tumbal bahwa setiap transisi demokrasi selalu disertai keadaan chaos.

Dengan memilih dua lokasi sebagai sampel, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, para penulis buku ini berusaha menelisik sebab-musabab konflik sosial yang terjadi di kawasan ini. Buku ini juga semacam peringatan bahwa hipotesis yang salah dalam melihat konflik sosial akan berujung pada temuan yang tidak komprehensif, yang tentu juga berakibat pada pembuatan desain resolusi konflik yang tidak tepat.

Menurut kacamata para penulisnya, konflik di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat nyaris tidak berhubungan dengan situasi chaos di akhir pemerintahan Orde Baru. Kalaupun konflik itu akhirnya meletus pada saat yang bersamaan, hal ini hanya persoalan momentum. Tapi yang jelas penyebabnya sudah bercokol jauh-jauh hari, bahkan sebelum pemerintahan Orde Baru berkuasa. Penyebabnya kelewat kompleks, merentang dari persoalan-persoalan kultural hingga struktural. Dari dua ranah ini, para penulis berusaha memahami akar-akar konflik yang terjadi di bumi Borneo.

Menurut catatan sejarah, kedatangan orang Madura ke bumi Kalimantan sudah berlangsung sejak abad ke-18, sebagai bagian dari pasukan Mataram yang dikirim untuk membantu Kerajaan Sambas memerangi Kerajaan Riau. Selanjutnya, pada permulaan abad ke-20 orang-orang Madura juga banyak yang bermigrasi ke Kalimantan dengan motif ingin meperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Hal ini terus berlanjut hingga pemerintah Orde Baru mencanangkan program transmigrasi.

Benih-benih konflik mulai muncul ketika orang-orang Madura dinilai oleh penduduk lokal, yaitu etnis Melayu dan Dayak, sebagai pendatang yang tidak bisa menghargai hak-hak penduduk lokal. Orang-orang Madura tetap teguh memegang tradisi dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang secara normatif berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Melayu dan Dayak. Satu contoh yang paling urgen adalah mereka menganggap bahwa bumi tempat mereka berpijak adalah milik Tohan, sehingga dengan sendirinya mereka juga punya hak untuk memilikinya. Dengan logika yang aneh, orang-orang Madura secara bertahap menguasai sawah, kebun, rumah dan pekarangan, padi di sawah, buah-buahan di kebun, hewan-hewan piaraan, milik orang-orang Melayu dan Dayak.

Selain itu, mereka juga dianggap kelompok yang tidak taat hukum (karena ada otoritas-otoritas tertentu yang dianggap lebih layak dipatuhi, seperti kiai, guru, dan orang tua) dan suka kekerasan, senantiasi membawa clurit ketika bepergian. Di tambah lagi struktur pemukiman orang-orang Madura yang cenderung terisolasi. Mereka hidup dalam komunitas mereka sendiri, yang menyebabkan komunikasi dengan penduduk lokal tidak berjalan dengan baik.

Faktor-faktor struktural juga disinyalir turut menambah buruknya hubungan antara penduduk lokal dan kaum pendatang. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait komersialisasi hutan, tidak ditegakkannya hukum oleh aparat keamanan, pemerintah yang cenderung abai dengan potensi konflik akibat keragaman etnis, dan resesi ekonomi, merupakan persoalan-persoalan struktural yang membuat kehidupan etnis Dayak semakin terjepit. Dalam suasana yang kurang menguntungkan semacam ini, secara psikologis mereka cenderung mencari kambing hitam. Karena etnis Madura dianggap sebagai kelompok pendatang yang paling rakus, maka biang kerok kesusahan hidup orang-orang Dayak dialamatkan kepada mereka.

Puluhan tahun orang-orang Melayu dan Dayak menahan amarah. Namun, mereka akhirnya meradang juga ketika melihat tingkah laku orang-orang Madura yang kian sewenang-wenang. Merasa diperlakukan tidak adil, keduanya kemudian bahu-membahu untuk melawan orang-orang Madura. Puncak dari kebencian itu, meletuslah kerusuhan Sambas di Kalimantan Barat dan Sampit di Kalimantan Timur.

Kekacauan politik nasional yang diikuti dengan semakin meluruhnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, menjadi momen yang tepat bagi orang-orang Melayu dan Dayak untuk membalas dendam. Pada Februari 1999, kerusuhan Sambas meletus. Etnis Melayu dan Dayak secara brutal membantai hampir setiap orang Madura yang dijumpainya. Catatan resmi menyebutkan korban meninggal sekitar 200 orang. Konflik ini terus berlanjut, sebab setahun kemudian, tepatnya pada 25 Oktober 2000, massa dalam jumlah besar mengepung GOR Pontianak, tempat pengungsian orang-orang Madura.

Setahun kemudian, tepatnya Februari 2001, kerusuhan merembet ke Kalimantan Tengah, berawal dari Kota Sampit. Ribuan orang Dayak bersenjatakan panah dan tombak memburu etnis Madura. Tindak pembunuhan dan pengrusakan berlangsung hampir di semua perkampungan orang Madura. Dari kota Sampit, kerusuhan meluas ke kota-kota di sekitarnya, seperti Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, dan Palangkaraya. Kurang dari dua pekan, orang Dayak telah membunuh lebih dari 400 orang Madura dan 80.000 sisanya dipaksa keluar dari bumi Kalimantan, menyongsong hari-hari gelap di tanah kelahirannya.

Dampak dari konflik tersebut sungguh luar biasa. Ribuan korban jiwa melayang, kerugian materi yang sangat besar, gelombang pengungsi yang massif, dan yang tak kalah seriusnya adalah trauma psikologis yang diderita korban. Dampak-dampak buruk ini masih dirasakan hingga sekarang, meskipun konflik sudah berlalu lebih dari tujuh tahun. Hasil penelitian dalam buku ini menunjukkan bahwa kondisi pasca-konflik masih menyisakan persoalan-persoalan penting yang tak kunjung terselesaikan, seperti relokasi pengungsi yang tak terorganisir, bantuan kemanusiaan yang asal-asalan, lambatnya pembangunan kembali infrastruktur, dan buruknya rehabilitasi psikologis bagi para korban.

Selain menyajikan fakta-fakta terkait dengan akar-akar konflik dan dampak buruk yang menyertainya, penelitian ini juga menawarkan model resolusi konflik yang tepat agar perdamaian lekas terwujud. Dari analisis terhadap fakta-fakta di lapangan, para peneliti juga menyodorkan tahapan-tahapan resolusi konflik yang sistematis. Tahap pertama, yaitu de-eskalasi konflik (conflict de-escalation), sebuah upaya untuk menciptakan kesadaran bahwa konflik selalu berujung pada kerugian. Untuk menciptakannya, diperlukan kehadiran pihak-pihak independen yang sanggup menjembatani kedua belah pihak yang bertikai. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah. Namun, sampai saat ini pemerintah terkesan kurang serius menciptakan suasana seperti ini.

Tahap kedua, negosiasi politik (political negotiation). Tujuannya adalah memaksa kedua belah pihak untuk berunding dalam forum yang setara. Tahap ketiga, pemecahan masalah (problem solving), yaitu upaya menciptakan suasana kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan transformasi konflik menuju arah resolusi konflik. Dan tahap yang terakhir adalah penciptaan dan penjagaan suasana damai (peace building), yaitu tahap transisi dari rekonsiliasi menuju konsololidasi. Tahap ini biasanya yang paling sulit ditempuh –selain membutuhkan waktu yang sangat lama.

Idealnya, tahap ini dirancang untuk menciptakan perdamaian yang permanen. Caranya antara lain adalah membentuk lembaga-lembaga baru yang merepresentasikan kedua belah pihak untuk menjaga dan mematuhi setiap rekomendasi damai dari tahap sebelumnya. Dalam konteks tertertu, tahap ini bisa disertai dengan hukuman bagi pihak yang melanggar perjanjian, tentu jenis dan kualitas hukumannya disepakati secara bersama. Namun, proses ini sulit terwujud jika tidak ada pihak independen yang mensupervisinya. Pihak yang dianggap paling mampu dan bertanggung jawab dalam proses ini adalah pemerintah.

Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah tahap-tahap resolusi konflik tersebut dilaksanakan dan berjalan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah? Menurut analisis para penulis buku ini, jawabannya condong ke belum, karena pemerintah terkesan setengah hati untuk terlibat, bahkan cenderung membiarkan. Kalaupun tensi konflik sudah menurun, hal itu lebih disebabkan oleh kelelahan psikologis dari pihak-pihak yang berkonflik. Suasana aman ini sifatnya sesaat, dan konflik sewaktu-waktu bisa meletus kembali ketika pemicunya cukup kuat.

Sampai saat ini belum ada lembaga atau regulasi yang secara sistematis mampu menciptakan iklim perdamaian. Ironisnya, LSM-LSM yang lahir pasca-konflik justru terkesan melanggengkan konflik. Sebagian dari LSM-LSM itu justru didukung didukung oleh elite-elite lokal setempat.

Jalan damai menuju perdamian di bumi Borneo ternyata masih sangat terjal, kalau tidak bisa disebut mustahil. Temuan yang sangat berharga dari tim peneliti P2P-LIPI (Pusat Penelitian Politik-LIPI) dalam buku ini seakan-akan tak lebih seperti angin lalu, karena rekomendasi yang disampaikannya ternyata belum bisa membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat tergerak untuk mencari cara-cara yang tepat untuk mewujudkan perdamaian di bumi Borneo.

Afthonul Afif, peneliti di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta


Responses

  1. good posting saya permisi mau ambil artikelnya buat saya publis di blog saya…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: