Posted by: psikotikafif | June 25, 2008

Demokrasi Deliberatif Bagi Indonesia

Afthonul Afif, Mahasiswa Psikologi Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta

Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia sampai hari ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dalam konteks tertentu, indikator-indikatornya justru semakin jelas, seperti depresi ekonomi yang belum juga ditemukan obatnya, angka pengangguran yang semakin membuncit, penegakan hukum yang masih tebang pilih, juga perilaku para elit politik yang semakin tak peka terhadap harapan konstituennya.

Berhadapan dengan setumpuk masalah serius di atas, bangsa Indonesia sekarang ini tidak sekedar membutuhkan para pemimpin yang memiliki kehendak baik semata, tetapi secara mendesak merindukan figur pemimpin yang mampu menerjemahkan wacana demokrasi kontemporer dalam konteks kebutuhan Indonesia. Demokrasi, dengan keterbukaannya bagi pelaksanaan hak asasi manusia, kepastian hukum yang tinggi, serta distribusi kekuasaan dan ekonomi yang adil adalah alternatif ideal bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Namun, tampaknya demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia masih bercorak klasik—yang menempatkan negara dalam posisi sangat dominan di antara elemen-elemen demokrasi lainnya. Di sisi lain, absorbsi mentah-mentah terhadap liberalisme telah membuat negara lebih berpihak kepada kepentingan pemodal daripada rakyatnya. Dalam konteks ini, negara adalah pelayan bagi para majikan yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Di hadapan rakyatnya, negara tampil dominan dan otoriter. Tetapi di hadapan para pemilik modal, negara ibarat kurcaci di hadapan raksasa-raksasa pemodal yang berambisi menguasai sendi-sendi Kehidupan bernegara.

Evaluasi atas demokrasi klasik

Untuk keluar dari kubangan keterpurukan, bangsa Indonesia membutuhkan solusi komprehensif yang berdampak sampai ke tingkat kehidupan masyarakat yang paling dasar, bukan sekedar solusi-solusi instan jangka pendek yang sering ditempuh para elit pemimpin hingga hari ini. Perhatian terhadap praktek demokrasi yang memberi ruang partisipasi dan distribusi kesejahteraan bagi seluruh elemen demokrasi di Indonesia harus terus diupayakan hingga menjadi tujuan dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Melalui landasan pijak fisafat politik, tulisan ini berusaha menceburkan diri di arena sumbang saran bagi upaya menyelesaikan masalah-masalah serius di negeri ini. Menurut analisis penulis, belum beranjaknya bangsa Indonesia dari keterpurukan multidimensi disebabkan oleh masih digunakannya paradigma demokrasi klasik yang secara substansial mengkhianati cita-cita demokrasi itu sendiri. Evaluasi tajam terhadap pemikiran dua arsitek demokrasi klasik, John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) menjadi titik berangkat pembahasan tulisan ini.

Inti pemikiran politik-hukum Locke adalah berporos pada “kesucian hak milik”—dan fungsi didirikannya negara semata-mata hanya untuk melindungi hak milik. Untuk itu, negara tidak perlu dibebani tanggung jawab untuk mengatur keseimbangan kekayaan para warganya. Negara juga tidak diwajibkan melindungi golongan miskin yang secara sosial lahir dari kekalahan memperebutkan sumber daya ekonomi. Pemikiran Locke tentang negara dan hukum sangat mencerminkan kepentingan kelas borjuasi, terutama agar kebebasan berusaha dan meningkatkan modalnya tetap terjamin. Filsafat politik Locke menampilkan dirinya sebagai pelindung ideologis bagi kepentingan kelas borjuasi dalam masyarakat liberal (Wattimena, 2007:18).

Meskipun secara eksplisit Indonesia tidak menganut ideologi liberal, namun dalam ranah kebijakan publik terdapat kecenderungan kuat keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan kelas pemodal daripada rakyat kecil. Di hadapan pemilik modal posisi negara begitu minimalis, tetapi di depan rakyatnya sendiri tampil begitu maksimalis. Posisi negara yang tampil maksimalis ini lahir dari rahim pemikiran Rousseau.

Dalam teori demokrasi klasik yang dikembangkan Rousseau, produk hukum lebih memiliki tempat utama dari proses-proses pembentukan hukum itu sendiri. Jika diterjemahkan dalam konteks negara demokratis, lembaga legislatif sudah menghasilkan undang-undang yang telah disepakati bersama, tanpa terlalu mempedulikan prosedurnya, undang-undang tersebut harus dianggap legitim. Hal itu terjadi karena undang-undang itu sudah dianggap mencerminkan apa yang menjadi kehendak umum rakyat negara tersebut (Wattimena, 2007: 58).

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, peran negara yang gigantis itu pernah dipraktekkan oleh Sukarno melalui obsesi politik “Demokrasi Terpimpin” (guided democracy) dan oleh Soeharto telah diterjemahkan melalui slogan politik “Demokrasi Pancasila”. Implikasi serius dari diterapkannya pemikiran demokrasi ala Rousseau itu adalah kekuasaan negara yang tanpa batas. Negara menjadi absah melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyatnya dengan tujuan agar kekuasaan tetap dalam kondisi stabil.

Adalah Jurgen Habermas, filsuf kontemporer yang paling bersuara keras terhadap praktek pemerintahan yang dijiwai oleh pemikiran politik Rousseau. Dalam kacamata filsafat hukum Habermas, bukan jumlah kehendak perseorangan atau kehendak umum yang menjadi pusat legitimasi dari hukum itu sendiri, melainkan proses pembentukan keputusan hukum maupun politis yang selalu terbuka terhadap setiap tatapan publik yang kritis dan argumentatiflah yang menjadi sumber legitimasi hukum tersebut.

Demokrasi deliberatif

Kontribusi signifikan Habermas terhadap kajian filsafat politik adalah konsepnya tentang “demokrasi deliberatif”. Demokrasi deliberatif adalah suatu upaya politis untuk menciptakan saluran komunikasi antara, di satu pihak, proses legal formal pengambilan keputusan dalam parlemen dan badan-badan eksekutif pemerintahan dengan, di lain pihak, proses penyampaian aspirasi sosial nonformal di dalam masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif adalah momen di mana semua elemen demokrasi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara terbuka dalam ruang publik politis melalui medan diskursif.

Habermas menawarkan revolusi komunikasi untuk menciptakan suasana diskursif sehingga diharapkan diskursus politik mengenai kepentingan publik benar-benar lahir dari momen partisipasi semua elemen demokrasi. Negara dalam konteks ini hanyalah salah satu elemen demokrasi, berdampingan dengan gerakan-gerakan sipil seperti LSM, Universitas, gerakan mahasiswa, dan lain sebagainya sebagai elemen demokrasi lainnya.

Mengingat di Indonesia masih jamak dijumpai kebijakan pemerintah yang diambil dengan cara mengisolasi warga, maka wacana tentang demokrasi deliberatif seharusnya tidak hanya berkembang di wilayah diskursus saja, tetapi mampu menjadi pedoman bagi setiap pengambilan kebijakan, agar setiap kebijakan yang dihasilkan di dalamnya mengandung nilai-nilai kepublikan.

Alasan mengapa demokrasi deliberatif begitu relevan bagi masyarakat Indonesia adalah fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, adat-istiadat, pola pikir, sehingga kedaulatan rakyat dalam hal ini tidak dapat direduksi melalui lembaga-lembaga perwakilan semata. Kedaulatan rakyat saat ini harus dilihat dari sudut pandang baru, yaitu sebagai bentuk komunikasi rasional dalam diskursus publik, baik itu dalam sistem politik maupun dalam ruang masyarakat sipil yang luas.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: