Posted by: psikotikafif | June 25, 2008

Kota, Kepadatan, dan Adaptasi

kotaIde, Minggu 23 Maret 2008

Oleh: Afthonul Afif, Penggiat Kajian Psikologi

Pertumbuhan penduduk di kota dari waktu ke waktu semakin menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami, faktor urbanisasi juga semakin membuat wajah kota-kota kita saat ini semakin padat dan sesak.

Sejak dekade 1980-an, seiring dengan semakin vitalnya kedudukan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, faktor urbanisasi seolah-olah menjadi sebab tunggal bagi pertumbuhan penduduk perkotaan yang kian tak terkendali. Hal ini membuat kota-kota besar di Indonesia, khususnya di pulau Jawa (Jakarta, bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang), tidak lagi sanggup memberikan jaminan kesejahteraan bagi para penghuninya. Keterbatasan space dan sumber-sumber ekonomi menjadikan beban kota semakin berat sehingga tak kuasa lagi mengatasi kepadatan dan kemiskinan.

Kepadatan dan kesesakan

Jika konsep kepadatan didefinisikan sebagai luas wilayah dibagi jumlah orang atau barang yang ada di dalamnya, maka jelas terlihat betapa kota jauh lebih padat dibanding dengan desa. Sebagai tempat berpijak dan bekerja, kota memiliki luas wilayah yang relatif tetap, bahkan berkurang. Artinya, tanah-tanah yang awalnya adalah pemukiman penduduk sekarang telah beralih fungsi menjadi pusat perkantoran dan perdagangan. Kecenderungan ruang yang semakin menyusut yang disertai dengan jumlah pertumbuhan manusia yang semakin banyak ini membuat kota tidak sepenuhnya mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para penghuninya.

Berdasarkan hitungan di atas kertas, Indonesia dalam waktu dua puluh lima tahun mendatang membutuhkan sekitar satu juta hektar luas lahan untuk menampung pertumbuhan penduduk kota yang semakin tak terkendali. Ini belum termasuk kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan perkotaan non-pemukiman seperti kawasan perkantoran dan pariwisata. Artinya, pada dekade pertama milenium ketiga (2000-2010), setiap tahun Indonesia harus menyiapkan daerah perkotaan baru rata-rata seluas sekitar lima puluh ribu hektar demi menampung tiga setengah juta penduduk baru (Santoso, 2006: 48). Hal ini mustahil, jika dilihat dari kondisi ruang perkotaan yang semakin mengkerut dan strategi pengembangan kota-kota di Indonesia sekarang ini yang semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar.

Perbandingan yang tidak seimbang antara ketersediaan ruang perkotaan dengan jumlah penghuninya yang semakin membludak secara sosial berdampak pada munculnya fenomena kepadatan (density), dan secara subjektif akan menimbulkan fenomena kesesakan (crowding). Keduanya merupakan ancaman serius yang dapat menggerogoti kesejahteraan hidup warga perkotaan.

Kesesakan adalah persepsi subjektif individu terhadap keterbatasan atau kepadatan ruang yang dinaunginya, atau perasaan subjektif karena terlalu banyak orang di sekelingnya (Gilford, 1987: 23). Kesesakan selalu bervalensi negatif karena dapat memicu perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan bagi individu. Jika kesesakan berlangsung dalam waktu yang lama, dan individu mempersepsinya sebagai kondisi yang tak terhindarkan, maka kesejahteraan subjektif individu (subjective well-being) akan terancam—bahkan merosot tajam—sehingga muncul gangguan-gangguan psikologis seperti stres atau depresi.

Mekanisme adaptasi

Respon terhadap kesesakan selalu bersifat subjketif. Individu dituntut untuk tetap survive di tengah kondisi kehidupan perkotaan yang semakin berat. Untuk tetap mempertahankan subjective well-being-nya, individu akan menempuh langkah-langkah adaptasi sesuai dengan sumber daya lingkungan yang dimilikinya.

Adaptasi merupakan kapasitas individu untuk dapat mengontrol kembali kondisi lingkungan yang mengancam kenyamanan dirinya dan kemampun mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Adaptasi terhadap kepadatan sosial merupakan langkah subjektif untuk menekan stimulus lingkungan yang bersifat mengganggu. Dalam kajian psikologi lingkungan (environmental psychology), dikenal dua model adaptasi terkait dengan kepadatan sosial. Pertama, pendekatan teritorialitas. Pendekatan ini berorientasi pada pembentukan kawasan geografis untuk mencapai tingkat privasi optimal. Usaha yang lazim digunakan adalah dengan menyusun ulang setting lingkungan atau pindah ke lokasi lain. Penyusunan setting lingkungan biasanya dilakukan dengan membuat tanda teritori seperti pagar, sungai buatan, atau taman. Keterbatasan pendekatan ini adalah bersifat statis—tidak ekspansif—karena berbasis pada struktur ruang yang definitif. Selain itu, pendekatan ini hanya berlaku dalam iklim sosial yang penuh kompetisi, yang konsekuensinya dapat menimbulkan prasangka dan jarak sosial (social gape).

Kedua, pendekatan ketrampilan diri. Pertama-tama individu mempersepsi kesesakan sebagai ketidaknyamanan yang muncul dari kehadiran orang lain dalam jumlah yang tidak dapat dikontrol sehingga membatasi kebebasan individu. Dengan begitu, yang paling penting dari pendekatan ini adalah resetting struktur kognitif agar lahir persepsi baru yang lebih positif terhadap kehadiran orang lain dan lingkungan. Berbeda dengan pendekatan teritorialitas yang melihat kehadiran orang lain sebagai ancaman, pendekatan ketrampilan diri menekankan evaluasi positif atas orang lain (Fisher & Bell, 1984: 87). Keterbatasan dari model adapatasi ini adalah semata-mata bertumpu pada individu. Padahal, lingkungan perkotaan sangat menentukan bagaimana persepsi individu itu terbentuk. Lingkungan perkotaan yang nyaman dan aman tentunya akan lebih mampu membuat individu mempersepsi orang lain secara lebih positif daripada lingkungan perkotaan yang penuh tindak kriminal.

Strategi pengembangan kota

Parameter umum yang dapat dijadikan acuan apakah sebuah kota itu nyaman dihuni atau tidak terletak pada sejauh mana derajad kepublikan dan daya dukung sebuah kota bagi aktivitas warganya. Semakin kota memiliki derajad kepublikan yang tinggi dan mampu menyediakan kenyamanan bagi aktivitas warganya, maka kota tersebut dapat dikatakan sebagai kota yang sehat. Sebaliknya, jika sebuah kota itu bersifat mengisolasi dan menghambat aktivitas warganya sehingga tidak nyaman untuk dihuni, maka kota tersebut adalah kota yang sakit (the sick city).

Kota yang sehat adalah tempat bermukim yang nyaman dan memilliki konsep pengembangan kota yang berkelanjutan. Setidaknya, sebuh kota yang sehat memiliki visi pembangunan yang bertumpu pada pencapaian-pencapaian sebagai berikut:

Pertama, memiliki standar kenyamanan (standard of livability) yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan tingkat kenyamanan dan kesejahteraan warganya dengan kenyamanan dan kesejahteraan warga kota lain.

Kedua, memiliki manajemen perkotaan yang mampu menjaga keutuhan kawasan per kawasan. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan setiap kawasan sebagai langkah awal untuk menjaga keutuhan lingkungan perkotaan secara keseluruhan, dan untuk mengembangkan kawasan baru dalam rangka mengembangkan fungsi-fungsi perkotaan yang baru.

Ketiga, memiliki institusi khusus yang dapat memobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan pemukiman dan perkotaan yang berkelanjutan dan sampai batas tertentu terlepas dari mekanisme pasar (Santoso, 2006:103).

Disamping ketiga hal di atas, dan tak kalah pentingnya, adalah terkait dengan komposisi penggunaan lahan perkotaan. Sebuah kota yang sehat juga harus menyediakan kurang lebih tiga puluh persen luas lahannya untuk area hijau. Area ini berfungsi sebagai paru-paru kota, yang akan menjaga kebersihan udara perkotaan dari dampak buruk gas buang kendaraan bermotor yang semakin tinggi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: