Posted by: psikotikafif | June 25, 2008

Etnisitas; Membayar Kealpaan Sejarah Ilmu Sosial

Kompas, Sabtu, 29 Maret 2008

Afthonul Afif, Mahasiswa Psikologi Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta

Pada era 50-an sampai 60-an wacana etnisitas dalam kajian ilmu sosial berada dalam kondisi yang paling memprihatinkan. Etnisitas disikapi sebagai gejala pra-modern yang tidak sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga harus dilenyapkan dari kajian ilmu sosial. Dalam The Ethnic Phenomenon, Pierre van den Berghe dengan cermat menggambarkan bagaimana sebagian besar ilmuwan sosial waktu itu begitu pesimis menyikapi masalah etnisitas. “Ethnicity was seen as pre-modern phenomenon, a residue of particularism and ascription incompatible with the trend toward achievement, universalism, and nationality supposedly exhibited by industrial societies” (Berghe, 1981: 17).

Sebagai gejala masyarakat pra-modern, etnisitas tak lebih dari sekedar limbah partikularisme yang tidak cocok dengan kecenderungan masyarakat industri yang menjunjung tinggi prestasi, universalisme, dan nasionalisme. Para teoritikus perkembangan atau modernisasi begitu yakin bahwa dalam masyarakat industri dengan pembagian kerja yang makin rumit secara bertahap masalah-masalah etnisitas akan tenggelam dan kebudayaan modern menjadi satu-satunya kemungkinan dari evolusi panjang peradaban umat manusia.

Secara teoritik, modernisasi memang merupakan keniscayaan sejarah yang sulit disangkal, namun secara empirik selalu saja ada deviasi-deviasi yang memaksa kita untuk menerima bahwa modernisasi tidak selamanya berwajah tunggal. Ahmed Gurnah, misalnya, melihat globalisasi budaya tidak sesederhana sebagai sebuah homogenisasi budaya sebagaimana diyakini para teoritikus perkembangan, tetapi di dalamnya terdapat proses seleksi, pertukaran, dan pengaruh yang rumit antar budaya. Pengalaman sebuah kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan lain, lanjut Gurnah, sudah pasti bersifat parsial, tidak pernah superfisial dan total (Alan Scott (ed.), The Limits of Globalization, 1997: 120). Jarang sekali ditemukan interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda, yang salah satunya katakanlah bersifat mendominasi, dapat mengambil alih dan menggantikan kebudayaan yang subordinat secara penuh.

Optimisme naïf para teoritikus modernis telah memunculkan kesangsian, juga kritik tajam, lantaran keyakinan berlebihnya terhadap tesis perkembangan sejarah yang linear. Futurolog kondang, Alvin Toffler, jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa globalisasi kebudayaan tidak serta merta membawa wajah dunia dalam satu rupa, tetapi juga telah memicu munculnya resistensi budaya lokal yang notabene berbasis etnisitas. Pada abad ke-21, lanjut Toffler, masalah etnisitas akan kembali mengemuka karena dipicu—selain globalisasi kebudayaan yang dipaksakan—juga oleh kegagalan-kegagalan negara nasional dalam memfasilitasi dialog antar etnik dan mewujudkan kehidupan politik-ekonomi yang berkeadilan. Ramalan Toffler sepertinya bukanlah isapan jempol semata, sebab gerakan-gerakan sosial berbasis etnis semakin berkecambah di seluruh penjuru dunia.

Keberhasilan partai bernuansa etnik, seperti One Nation Party pimpinan Pauline Hanson yang meraih 10 kursi di parlemen Negara Bagian Queensland dan 3 kursi di senat Federal Australia adalah contoh yang cukup fenomenal. Belum lagi perjuangan suku Quebec di Kanada yang sampai hari ini terus berjuang mengupayakan keadilan sosial di hadapan penguasa yang diskriminatif. Bahkan, di Eropa sendiri, yang notabene mewarisi alam pikir pencerahan, sampai detik ini masyarakatnya masih belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran identitas etnik (imigran) lain yang sering ditunjukkan melalui tindakan-tindakan rasialis.

Andaisaja masalah etnisitas dari awal tidak ditempatkan sebagai anak haram bagi ilmu sosial, barangkali para ilmuwan sosial tidak akan tergagap-gagap dalam menjelaskan dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial kontemporer yang berbasis etnisitas. Karena disukai atau tidak, realitas etnik ada dalam sebagian besar negara-negara di dunia. Menurut Koentjaraningrat (1993:3), dari 175 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya 12 negara yang penduduknya relatif homogen. Dengan demikian, pengabaian terhadap masalah etnisitas dapat menjadi bom waktu yang setiap saat dapat menimbulkan gejolak sosial-politik yang serius.

Dalam konteks Indonesia, kecerobohan penguasa Orde Baru dalam mengelola masalah etnisitas harus dibayar mahal dengan merebaknya konflik antar-etnis di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Konflik etnis di Ambon, Sampit, Sambas, dan tragedi 1998 yang memakan banyak korban jiwa dari kalangan etnis Tionghoa adalah contoh nyata betapa keragaman etnis di Indonesia belum bisa menjadi berkah sosial (social capital) melainkan masih menjadi sumber konflik sosial yang bersifat laten.

Meskipun begitu, hanya sedikit ilmuwan sosial Indonesia yang secara jeli dapat membaca bahwa potensi konflik berbasis etnis cukup besar di Indonesia. Kebanyakan ilmuwan sosial Indonesia tersihir oleh optimisme ideologi pembangunan yang menempatkan masalah etnisitas tak lebih sebagai kendala. Jadi, tak aneh jika para ilmuwan sosial di Indonesia belum bisa berbuat banyak untuk mendesain upaya-upaya penyelesaian konflik sosial berbasis etnis.

Dihadapkan pada fenomena pluralisme kebudayaan yang tak dapat dibendung, para ilmuwan sosial hendaknya sanggup melahirkan terobosan teoritis yang dapat menjelaskan dinamika etnisitas secara lebih komprehensip. Tesis lama yang meyakini akan munculnya identitas kemanusiaan universal akibat modernisasi kebudayaan harus segera direvisi karena secara empirik masalah etnisitas ternyata tetap menjadi komponen utama dalam interaksi sosial.

Makna etnisitas pun sekarang ini jauh lebih kompleks dari sekedar penjelasan tentang asal-usul ras manusia, tetapi juga terkait dengan sumber-sumber identitas lainnya seperti agama, pekerjaan, pendidikan, dan afiliasi politik. Masalahnya akan menjadi semakin rumit ketika muncul korelasi yang seolah-olah niscaya antara ras tertentu dengan sumber-sumber identitas etnik lainnya. Misalnya saja pendapat yang mengatakan bahwa orang Cina mesti pedagang, atau orang Batak mesti Kristen. Kebanyakan pertikaian antarkelompok etnik yang berbeda—di manapun tempatnya—hampir selalu dipicu oleh stereotip-stereotip semacam ini.

Dalam skala makro, dialog antar-budaya adalah langkah paling penting dan awal bagi agenda-agenda penyelesaian masalah-masalah sosial berbasis etnisitas. Dalam istilah Ahmed Gurnah (dalam Alan Scott, 1997:123), dialog antar-budaya disebut sebagai cultural complex, sebuah rangkaian proses yang memotivasi setiap orang untuk menyaring, menyusun, memisahkan, memilih, dan mengaktifkan tanda-tanda kultural supaya pertemuan kebudayaan yang berbeda lebih produktif dan bermakna.

Melalui pertemuan dan pertukaran budaya, diharapkan akan berkembang makna-makna kultural baru, yang dapat menciptakan kartografi makna kultural yang kompleks. Dan, pada setiap titik pertemuan ini, terjadi pula reposisi makna, nilai, dan identitas. Namun demikian, bukan identitas budaya kloning yang dikehendaki Gurnah, karena cultural complex bukanlah sebuah idealisasi kondisi, melainkan proses panjang untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pemahaman bagi tetap tegaknya demokrasi toleransi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: