Posted by: psikotikafif | June 25, 2008

Transformasi Tafsir Agama atas Kemiskinan

Abdullah Sumrahadi*

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum. Fenomena ini terjadi pada berbagai masyarakat di Indonesia, baik yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maupun yang mayoritas penduduknya non-Islam. Fenomena demikian juga terdapat pula pada banyak masyarakat di negara lain. Dengan demikian, kemiskinan bukan merupakan fenomena yang bersifat khusus pada masyarakat dengan latar belakang tertentu dari segi kebangsaan, suku bangsa, dan agama.

Kemiskinan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi disebabkan oleh interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi (meskipun kedua hal ini adalah aspek yang utama), sebagaimana sering dikemukakan oleh para ahli ekonomi. Namun, kemiskinan dipengaruhi oleh koeksistensi berbagai macam variabel seperti agama, kepercayaan, sikap hidup, adat istiadat, dan variabel-variabel lainnya yang berbasis latar belakang sosio-kultural masyarakat tertentu.

Sebagai fenomena sosial, kemiskinan telah berlangsung lama. Setidaknya, dapat dikatakan bahwa fenomena ini sudah ada pada masa al-Qur’an diturunkan, sekitar empat belas abad silam. Ini mengandung arti bahwa banyak masyarakat yang bergelut dengan kemiskinan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini juga mengindikasikan bahwa warga masyarakat, baik individual maupun kolektif, belum sepenuhnya berhasil mengatasi kemiskinan sebagai kondisi yang tidak mereka kehendaki.

Sebagai salah satu sumber nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia, agama juga memiliki ajaran-ajaran terkait dengan upaya pemberantasan kemiskinan. Menurut ajaran agama, kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyedihkan dan menderita bagi orang yang menjalaninya sehingga mereka perlu dibantu oleh orang lain yang lebih berpunya agar kesejahteraan hidupnya lebih baik.

Keadaan miskin sebagai hal yang tidak menyenangkan bagi manusia sesungguhnya tidak sejalan dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh tujuan utama ajaran Islam yang menhendaki agar manusia hidup sejahtera lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. Gejala sosial demikian mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, sehingga hal itu masih perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu bentuk kajian itu adalah penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an berkenaan dengan masalah itu.

Al-Qur’an sebagai kitab suci bagi umat Islam memuat sejumlah ayat yang membicarakan tentang kaya dan miskin. Salah satu sumber dalam al-Qur’an yang sering dikutip terkait dengan masalah kemiskinan adalah terdapat QS. al-Maun ayat 1-3 yang berbunyi: “Tahukan engkau orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menelantarkan anak yatim. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin”.

Meskipun di dalam al-Qur’an bertaburan ayat-ayat yang menyinggung persoalan kemiskinan dengan sangat gamblang, hal itu tetap menimbulkan berbagai interpretasi di antara umat Islam sendiri. Salah satu interpretasi yang muncul ialah pengakuan bahwa adanya kaya dan miskin merupakan kodrat hidup, termasuk sunnatullah, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Artinya, kaya dan miskin merupakan pasangan keadaan yang bersifat langgeng, akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Konskuensinya, menjadi miskin atau kaya merupakan kehendak dan ketentuan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat menolak kemiskinan yang ditakdirkan kepadanya. Kemiskinan adalah cobaan yang harus dijalani dengan sabar. Pemahaman semacam ini sebenarnya kontraproduktif dengan upaya pemberantasan kemiskinan itu sendiri karena akan melahirkan sikap pasif bagi orang yang menghadapinya.

Saya kurang setuju dengan pendapat di atas. Memang, dalam al-Quran mengakui adanya penggolongan sosial atau stratifikasi sosial dari sudut pandang ekonomi, tetapi hal itu bukan berarti kemiskinan adalah takdir yang tidak dapat diubah. Kalau kemiskinan adalah takdir Tuhan yang tidak dapat diubah, mengapa al-Qur’an sendiri mengajarkan ikhtiyar bagi manusia? Mengapa al-Qur’an mengutuk orang-orang yang menelantarkan anak yatim dan kaum miskin? Mengapa pula al-Qur’an mengajarkan zakat, sedekah, infak, yang notabene dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan?

Di samping itu pula, terdapat banyak istilah yang mengilustrasikan persoalan kemiskinan dalam al-Qur’an. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan bukanlah persoalan sederhana yang tidak dapat direduksi menjadi sekedar takdir Tuhan, karena istilah-istilah tersebut mewakili kondisi-kondisi khusus yang berbasis pada kompleksitas kehidupan manusia. Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan yang tampil dalam banyak rupa dan membutuhkan keseriusan bagi umat Islam dalam mengatasinya.

Jumlah ayat yang membicarakan persoalan kemiskinan di dalam al-Qur’an cukup banyak. Ayat-ayat tersebut menggunakan beberapa istilah, bentuk kata, konteks masalah, dan cara pengungkapan. Di dalam al-Qur’an terdapat sepuluh istilah yang masing-masing menggambarkan kemiskinan namun memiliki konteks makna yang berbeda. Istilah-istilah itu antara lain: maskanat (kemiskinan yang tidak terikat ruang dan waktu), al-faqr (kemiskinan yang nyaris mutlak), al-‘ailat (kemiskinan yang terkait beban keluarga), al-ba’sậ (kesulitan hidup akibat kekurangan), al-imlaq (kehabisan harta benda), al-sậil (orang yang meminta bantuan), al-mahrum (orang miskin tetapi tidak mengemis), al-qani (orang miskin yang tidak tidak meminta), al-mu’tarr (orang miskin yang diam meminta bantuan), dan al-dha’if dan al-mustadh’af (orang yang lemah) (Arraiyyah, 2007: 25).

Berdasarkan kompleksitas kondisi kemiskinan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an, saya berpendapat bahwa upaya mengatasinya juga harus didasarkan atas pengkajian terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Karena sangat mungkin antara orang yang satu dengan yang lainnya menjadi miskin disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Terlebih lagi ketika kemiskinan itu terjadi secara massal, sebagaimana dialami oleh masyarakat di negara miskin, maka upaya mengatasinya pun terkait dengan kebijakan-kebijakan politik-sosial-ekonomi yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, cara mengatasi kemiskinan harus mampu melampaui tafsir konvensional atas pesan-pesan dalam Al-Qur’an. Biasanya, para ahli menyodorkan sebuah solusi berdasarkan perintah zakat, qurban, sedekah dan membagikan harta rampasan perang. Dalam konteks zaman seperti sekarang ini, mustahil bagi umat Islam dapat mengatasi kemiskinan jika solusi yang ditawarkan hanya berdasarkan atas pemaknaan yang terlampau sempit terhadap keempat hal tersebut—lebih-lebih terkait dengan harta rampasan perang. Perang zaman sekarang jauh berbeda dengan perang zaman dulu, sehingga menganggap harta rampasan perang dapat dijadikan sebagai sarana mengatasi kemisikinan adalah sikap yang ahistoris, karena betapa sulitnya mendefiniskan harta rampasan perang dalam kondisi seperti sekarang ini.

Berpijak dari keterbatasan-keterbatasan solusi di atas, upaya penanggulangan kemiskinan harus didasarkan atas pemahaman yang lebih kontekstual terhadap pesan-pesan yang termaktub dalam al-Qur’an. Hamdar Arraiyah (2007: 54-56) mengklasifikasikan tiga jenis tuntunan dalam mengatasi kemiskinan sebagaimana ia pahami dari ayat-ayat al-Qur’an. Pertama, tuntunan yang bersifat wajib. Tuntunan yang bersifat wajib ini meliputi: pengelolaan zakat yang dilembagakan secara profesional, infak wajib yang sifatnya insidental (misalnya ketika terjadi musim paceklik dan bencana alam), menolong orang miskin sebagai ganti kewajiban keagamaan, dan menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap suatu pelanggaran hukum agama.

Kedua, tuntunan yang bersifat anjuran, meliputi: sedekah, infak, ihsan, dan kurban. Dalam konteks ini, perlu dibentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab yang dapat menampung, mengelola, dan menyalurkan dan yang diperoleh dari masyarakat agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, hak-hak khusus bagi penyandang kemiskinan, meliputi: hak memperoleh bantuan dari negara (hak memperoleh ghanimat, hak memperoleh fa’i), dan hak khusus dalam mengelola harta anak yatim. Secara historis, ghanimat dan fa’i adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kekalahan musuh. Melalui peran aktif negara, kedua hal itu dapat dimaknai ulang sebagai pajak yang diperoleh dari barang-barang mewah dan pajak penghasilan dari orang-orang kaya. Orang miskin berhak menerima bantuan dana yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut, karena secara syariat, di dalam setiap harta benda orang-orang kaya terdapat hak-hak kaum miskin. Cara ini dapat ditempuh untuk menciptakan keadilan dan kepekaan sosial agar tumbuh jiwa filantropi dalam masyarakat.

*) Calon Doktor Sosiologi Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta. Dosen Teori Poskolonial di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: