Posted by: psikotikafif | June 25, 2008

Merevitalisasi Peran Ilmu Sosial

multiculturalismAfthonul Afif, Penekun Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Tinggal di Yogyakarta.

Kondisi bangsa Indonesia beberapa tahun belakangan ini, baik di tingkat pusat maupun lokal, sedang dilanda perubahan sosial yang menakjubkan (amazing change). Semua lini kehidupan bangsa, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, mengalami perubahan signifikan yang pada intinya disebabkan oleh bergulirnya demokratisasi di bidang-bidang itu.

Secara akademik perubahan-perubahan sosial yang menakjubkan ke arah demokrasi semestinya dapat menjadi lahan (subject matter) yang subur bagi pengujian teori-teori yang selama ini menjadi acuan para ilmuwan sosial yang tinggal di perguruan tinggi, elit peneliti yang bergelut di pusat-pusat kajian sosial, atau para peminat ilmu sosial volunteer. Namun, perubahan sosial yang menakjubkan itu justru lambat laun mengarah pada kondisi yang kian tak menentu—menuju defisit sosial. Padahal kita tak bisa lagi menghitung berapa banyak penelitian, seminar, yang diadakan sebagai respon terhadap perubahan sosial tersebut, dan sudah tentu diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah sosial itu sendiri. Telah begitu banyak ide-ide yang diproduksi, namun begitu sedikit hasil yang didapat.

Sebagian ahli berpendapat (terutama mereka yang memiliki latar belakang ilmu sosial kritis), kurang maksimalnya peran ilmu sosial di Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia bersumber dari mindset dan paradigma keilmuan yang tak peka terhadap dinamika realitas. Paradigma positivisme abad ke-19 masih menjiwai pengembangan ilmu-ilmu sosial hingga hari ini, baik pada tataran perspektif maupun metodologis. Teori-teori diberhalakan dan metodologi disakralkan. Upaya-upaya penyelesaian masalah sosial tidak diberangkatkan dari refleksi mendalam atas masalah itu sendiri, tetapi justru diringkus dan ditundukkan dengan perspektif teoritik dan metodologi tertentu. Ironisnya, kepasifan ilmu sosial itu justru dianggap sebagai bentuk ideal dari peran yang semestinya dijalanakan ilmu sosial itu sendiri. Padahal, kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, watak transformatf ilmu sosial akan menguap dan sudah bisa dipastikan dirinya tidak lagi mampu berperan sebagai problem solver.

Menyitir pendapat Mestika Zeid, sejarawan yang terkenal cukup kritis, mangkirnya ilmu sosial dalam urun rembug penyelesaian masalah-masalah sosial di Indonesia lebih dikarenakan paradigma yang digunakannya sudah kelewat uzur. Asal-usul dan perkembangan ilmu sosial modern di Indonesia sebetulnya tidak jauh lebih muda jika dibandingkan dengan ilmu eksakta, terutama jika dilihat dari sejarah institusi di mana ilmu pengetahuan itu dikonstruksikan dan disebarluaskan.

Adalah Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wtenschappen, yaitu semacam asosiasi seni dan ilmu pengetahuan tertua yang didirikan kolonial Belanda di Batavia pada 24 April 1778 biasanya dirujuk sebagai cikal-bakal lahirnya kajian ilmu sosial di Hindia-Belanda yang kemudian melahirkan apa yang disebut indologie (ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat jajahan). Di lembaga ini beberapa cendikiawan Belanda berhimpun untuk mengadakan tukar-menukar gagasan dalam bidang seni budaya dan ilmu pengetahuan guna menghasilkan karya-karya praktis yang segera dapat diraih manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya, riset-riset intensif dilakukan pada abad ke-19, di samping menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah di bidangnya.

Namun dalam perkembangannya, telah terjadi proses belajar yang salah dari bangsa Indonesia dalam memposisikan warisan keilmuan penjajah yang notabene digunakan untuk menyumbat daya kritis masyarakat tersebut. Warisan keilmuan penjajah itu justru disucikan sampai sekarang. Ilmu sosial yang berkembang di Indonesia kemudian mengisolasi diri dan tidak memiliki keberpihakan pada masyarakat, sehingga problem-problem kemasyarakatan seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain-lain luput dari perhatian ilmu sosial.

Melengkapi pernyataan di atas, kondisi yang turut melenyapkan kritisisme dalam kajian ilmu sosial di Indonesia tidak lain adalah tradisi keilmuan Barat, hasil wacana methodenstreit di Eropa abad ke-19, yang masuk ke Indonesia melalui jaringan-jaringan akademik dan politik Amerika Serikat setelah kemerdekaan, yang secara arbriter disebut ilmu sosial developmentalism. Baik indologie (atau proto-ilmu sosial) maupun ilmu sosial developmentalism sejak semula mirip dengan apa yang disebut Ignas Kleden sebagai “ilmu milik negara” karena wataknya yang sangat bersifat negara-sentris. Jika yang pertama adalah untuk kepentingan administrasi negara kolonial, maka yang kedua adalah negara merdeka yang sedang giat melakukan pembangunan.

Peran ilmu sosial

Ilmu sosial di Indonesia sejauh ini terkesan hanya menunjukkan peran normatifnya saja. Artinya, ilmu sosial itu sedapat mungkin harus memosisikan dirinya secara netral di tengah hiruk-pikuk masalah sosial-kemasyarakatan. Kalaupun harus terlibat dalam proses memahami masalah-masalah sosial tersebut, itu tidak berarti ilmu sosial dapat segera beranjak dari kecenderungannya yang hanya mengidentifikasi dan mendeskripsikan realitas an sich. Padahal, dalam kondisi masyarakat yang sedang dirundung keterpurukan seperti sekarang ini, ilmu sosial seharusnya mampu menunjukkan fungsi praktis-transformatifnya, yaitu bagaimana ia mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah sosial seperti konflik sosial, krisis ekonomi, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan sebagainya.

Dalam buku masyhur yang berjudul Knowledge and Human Interest (1972), filosof Jerman, Jurgen Habermas, menyatakan bahwa pengetahuan yang diproduksi manusia selalu berhubungan dengan epistemologi tertentu—atau semacam cara berpikir yang terkait dengan kegiatan memahami dunia yang syarat akan kepentingan. Dengan demikian, kalaupun epistemologi ilmu sosial yang terlanjur berkembang sampai sekarang ini masih didominasi oleh paradigma positivisme, itu tidak berarti ilmu sosial tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan corak epistemologi lainnya, sebut saja yang bercorak transformatif-emansipatoris—asalkan kepentingan yang dipanggul oleh ilmu sosial senantiasa terkait dengan agenda-agenda pemecahan masalah sosial-kemasyarakatan. Tentang epistemologi yang bercorak transformatif-emansipatoris sepertinya tidak dapat ditawar-tawar lagi karena dapat melahirkan corak pengetahuan yang kritis-reflektif. Pengetahuan kritis-reflektif yang dijiwai hasrat emansipatoris akan memampukan manusia untuk menelanjangi selubung penindasan, baik yang bersifat fisik, kesadaran maupun struktural, sehingga dia sadar betul tentang kebutuhan dan tata-dunia yang adil baginya.

Melanjutkan logika Habermas, semestinya spirit pengembangan ilmu sosial di Indonesia dilandasi oleh corak epistemologi yang kritis sehingga produk ilmu yang dihasilkannya bersifat emansipatoris dan peka realitas—terlebih lagi dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sampai sekarang ini masih kerap dijumpai praktek-praktek penindasan, baik yang vulgar maupun terselubung. Untuk itu, bukan sekedar ilmu sosial yang mampu mendiskripsikan fakta-fakta secara detail saja yang dibutuhkan masyarakat Indoensia, tetapi ilmu sosial yang mampu membimbing masyarakat untuk segera bangkit dari jurang keterpurukan.

Jauh-jauh hari, Bung Hatta sebenarnya telah mewanti-wanti kita semua dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) pada tahun 1956, bahwa tugas ilmu sosial adalah ikut memikirkan bagaimana mestinya keadilan sosial itu diwujudkan, dan juga menggulirkan wacana kritis (critical discourse) agar masyarakat terberdayakan. Setelah sekian lama dilupakan oleh para ilmuwan sosial Indonesia, pesan bung Hatta tersebut seolah-olah menemukan momentumnya kembali, terlebih lagi dalam kondisi bangsa yang karut-marut seperti sekarang ini.

Dalam tataran aksi, wacana ilmu sosial transformatif di atas harus mampu diterjemahkan dalam perangkat metodologi yang juga berpihak pada masyarakat. Logika metodologi yang cenderung berpuas diri setelah menyampaikan fakta sebagaimana adanya tanpa memberikan jalan pemecahan sudah saatnya ditinggalkan. Membangun metodologi yang mampu menyajikan hasil-hasil penelitian yang dapat dimengerti oleh masyarakat adalah tugas ilmuwan sosial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian, haram hukumnya menutup mata bagi para ilmuwan sosial Indonesia di hadapan masalah-masalah sosial yang semakian bejibun dari ke hari. Seorang ilmuwan sudah sepatutnya selalu memicingkan mata dan mengernyitkan dahi ketika konflik sosial, krisis ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, juga kemiskinan, masih bercokol kuat di bumi Indonesia.


Responses

  1. Bukan Revitalisasi, Melainkan Reposisi

    Qusthan Abqary, alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

    Koran Tempo edisi Minggu, 8 Juni 2008, pada rubrik Ide, memuat tulisan Afthonul Afif yang berjudul Revitalisasi Peran Ilmu Sosial. Dibaca sekilas, tidak terlalu tampak kelemahan dalam tulisan tersebut. Namun, jika dicermati secara seksama, sejatinya tulisan tersebut mengandung sekurangnya tiga kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun konseptual.

    Pertama, dalam paragraf kedua, Afif menulis, “Secara akademik, perubahan-perubahan sosial yang menakjubkan ke arah demokrasi semestinya dapat menjadi lahan yang subur bagi pengujian teori-teori yang selama ini menjadi acuan para ilmuwan sosial yang tinggal di perguruan tinggi, elite peneliti yang bergelut di pusat-pusat kajian sosial, atau para peminat ilmu sosial volunteer.”

    Kalimat tersebut menghubungkan dua hal yang berbeda satu sama lain. Afif menunjuk pada perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, sementara di saat yang bersamaan ia mengarah pada teori sosial yang berkembang di Barat. Padahal teori sosial yang lahir di Barat lahir dan berkembang dari basis masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Indonesia. Dengan demikian, menguji teori sosial Barat dalam “laboratorium” yang bernama Indonesia menyisakan kesulitan-kesulitan tersendiri.

    Selain itu, Afif tidak menjelaskan secara lebih lanjut apa yang dimaksudkannya sebagai “para peminat ilmu sosial volunteer”. Apakah yang dimaksud berupa sekelompok orang yang menaruh minat pada ilmu sosial namun bersifat pasif, yaitu sekadar mengkonsumsi perkembangan ilmu sosial? Atau sekelompok individu yang menjadi “relawan” dalam mengembangkan ilmu sosial dan kemudian proaktif? Satu hal yang pasti di sini ialah jalinan kata “para peminat ilmu sosial volunteer” tidak menjelaskan apa pun dalam kategorisasi subyek yang dilakukan Afif sebelumnya.

    Kedua, Afif menyitir Mestika Zeid, namun salah dalam upaya melakukan pengembangan kerangka pikir Zeid. Afif dalam paragraf delapan menulis, “Melengkapi pernyataan di atas, kondisi yang turut melenyapkan kritisisme dalam kajian ilmu sosial di Indonesia tidak lain adalah tradisi keilmuan Barat, hasil wacana methodenstreit di Eropa abad ke-19, yang masuk ke Indonesia melalui jaringan-jaringan akademik dan politik Amerika Serikat setelah kemerdekaan, yang secara arbitrer disebut ilmu sosial developmentalism.”

    Rupanya, Afif melupakan fakta bahwa tradisi keilmuan di Indonesia memiliki perbedaan yang mendasar pada masa pra dan pascakemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia, yang berada di bawah pengaruh Belanda, menganut tradisi keilmuan rasionalisme, yang berkembang pesat di Eropa Kontinental hingga akhir abad ke-19. Hal tersebut ditunjukkan jelas oleh para intelektual generasi pertama Indonesia yang mampu melakukan adaptasi teori sosial Barat dengan sangat memadai dalam praktek keseharian di Indonesia.

    Almarhum Hatta, misalnya, yang menempuh pendidikan kesarjanaan bidang ekonomi di Negeri Belanda, sangat percaya dengan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, gagasan tersebut hanya tinggal menjadi premis pemanis di dalam UUD 1945. Karena apa? Perubahan tradisi keilmuan di Indonesia pascakemerdekaan, terutama setelah “pengakuan” kedaulatan oleh Belanda pada 1949, menjadi jawabannya. Berakhirnya Perang Dunia II, yang melahirkan Sekutu sebagai pemenang, mendorong Amerika Serikat untuk memutus mata rantai Marxisme-Leninisme di Asia Tenggara. Indonesia adalah mata rantai yang terputus itu. Merebaknya Perang Dingin turut mendorong AS untuk memberikan perhatian yang lebih kepada Indonesia. Alhasil, AS mengirimkan banyak profesornya untuk mengajar di Indonesia, sehingga kita mengenal kosakata “Indonesianis”.

    Soeroso H. Prawirohardjo mencatat fenomena tersebut sebagai berikut: “Di samping itu, sejak berakhirnya Perang Dunia II, de facto Indonesia tidak saja jatuh di bawah political influence AS, tapi juga di bawah academic sphere of influence-nya. Sejak itu, Indonesia menerima informasi pengetahuan dalam berbagai bentuk secara besar-besaran dari AS. Para dosen dan guru besar AS pun berdatangan dalam jumlah yang cukup besar ke Indonesia untuk memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi. Proses demikian itu tetap berlangsung hingga kini. Karena itu, tidak mengherankan apabila pengaruh empirisisme logis kuat di Indonesia” (dalam Jujun S. Suriasumantri (ed.), Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini (Jakarta: Penerbit P. T. Gramedia, 1986, hal 320).

    Afif pun melakukan kesalahan dengan menggeneralisasi bahwa tradisi keilmuan yang berkembang di Eropa pada abad ke-19 hanya satu jenis. Maka, saya perlu menggarisbawahi bahwa rasionalisme hanya berkembang pesat di Eropa Kontinental. Sedangkan United Kingdom (UK), yang terpisah di lautan, tetap mewarisi tradisi keilmuan empirisisme/positivisme (keduanya juga memiliki perbedaan) yang hampir tiga abad sebelumnya digagas oleh David Hume. Dengan demikian, apa yang terjadi di Eropa Kontinental tidak selalu mempengaruhi UK, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut berlaku juga pada “nasib” Revolusi Prancis yang tidak merembet ke seluruh Eropa Kontinental, apalagi UK, karena karya seorang Edmund Burke yang berjudul Reflections on the Revolution in France secara cepat diterjemahkan di Jerman hingga menjadi masyhur sampai saat ini.

    Ketiga, dalam paragraf terakhir kalimat ke-3 Afif menyatakan, “Membangun metodologi yang mampu menyajikan hasil-hasil penelitian yang dapat dimengerti oleh masyarakat adalah tugas ilmuwan sosial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi,” sebagai rekomendasi yang diajukannya bagi revitalisasi peran ilmu sosial di Indonesia saat ini. Saya tidak melihat keseluruhan tulisan Afif mengarah pada rekomendasi tersebut. Dengan kata lain, rekomendasi tersebut seolah tidak mencerminkan paparan dalam paragraf sebelumnya.

    Terlepas dari ketidakutuhan tulisan tersebut, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan berupa: (1) apakah masyarakat harus selalu mengerti hasil-hasil penelitian ilmiah yang dihasilkan melalui metodologi?; (2) apakah sesuatu yang ilmiah harus selalu dimengerti oleh masyarakat?; (3) atau masyarakat harus selalu berpikir secara ilmiah?; (4) bukankah tradisi keilmuan yang ilmiah hanya salah satu bentuk episteme yang harus diposisikan secara setara atau tidak lebih unggul dengan mode episteme lainnya?; (5) apabila tidak diposisikan secara setara, bukankah tradisi keilmuan akan tergelincir pada apa yang disebut oleh Thomas Kuhn sebagai kondisi krisis ilmu atau dalam term Paul Karl Feyerabend sebagai terjebak pada fasisme ilmu?

    Barangkali yang dibutuhkan ilmu sosial di republik ini bukan penghidupan kembali (revitalisasi), melainkan pemosisian kembali (reposisi). Pengalaman mengecap dua tradisi besar keilmuan pada masa pra dan pascakemerdekaan dapat menjadi modal potensial bagi republik untuk melanjutkan mode berpikir sintetik-a priori yang menjadi inti dari proyek besar bernama Pencerahan.

  2. Minggu, 29 Juni 2008
    Ide
    Kritik atas Kritik Reposisi Ilmu Sosial

    Abdullah Sumrahadi
    # Peneliti dan dosen sosiologi Universitas Islam Negeri Yogyakarta

    Mencermati tulisan yang berjudul “Bukan Revitalisasi, Melainkan Reposisi” tulisan Qusthan Abqari di rubrik Ide Koran Tempo, Minggu 22 Juni 2008, saya mencium aroma kecut kecongkakan. Caranya mengomentari tulisan Afthonul Afif, “Merevitalisasi Peran Ilmu Sosial” (rubrik Ide Koran Tempo, 8 Juni 2008), bukan hanya mencerminkan arogansi intelektual, tetapi juga seolah-olah Sdr. Qusthan memiliki daulat atas benar-salahnya gagasan yang diproduksi oleh orang lain.

    Bagi pembaca yang teliti, tuduhan yang dialamatkan Sdr. Qusthan kepada Sdr. Afif tak sepenuhnya tepat sasaran alias meleset dari substansi gagasan yang dikritik itu sendiri. Jika Sdr. Afif dituduh telah melakukan kesalahan teknis dan konseptual, maka dengan beberapa alasan di bawah ini, Sdr. Qusthan juga patut dikoreksi dengan kriteria yang sama.

    Pertama, saya melihat Sdr. Qusthan terlalu gegabah ketika menganggap bahwa perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pascareformasi 1998 adalah variabel yang sama sekali terpisah dari tradisi keilmuan atau dunia akademik. Apakah karena tradisi keilmuan yang berkembang di Indonesia sampai saat ini merupakan barang impor dari tradisi Barat lantas ia dianggap tidak memiliki relevansi sama sekali dengan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia? Sdr. Qusthan sepertinya tidak sanggup membaca korelasi antara perubahan sosial sebagai ranah kajian dengan tradisi keilmuan Barat sebagai perangkat untuk mengkaji.

    Yang lebih fatal lagi adalah Sdr. Qusthan terjebak oleh logika yang dibuatnya sendiri. Karena ilmu Barat itu lahir dalam konteks masyarakat Barat, maka ia seolah-olah tidak relevan dijadikan sebagai perangkat untuk menganalisis masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Jika dievaluasi dengan menggunakan logika silogisme Aristotelian, pendapat Sdr. Qusthan tetap tidak berbunyi.

    Belum lagi ketika pertanyaan berikut diajukan. Apakah ada–atau telah terformulasikan–sebuah tradisi keilmuan khas Indonesia yang lebih cocok untuk konteks Indonesia? Kemungkinan besar Sdr. Qusthan tidak menyadari dan memahami bahwa ilmu pengetahuan Barat itu ibarat kutukan. Di satu sisi, kita tidak boleh tidak harus menerimanya, sedang di lain sisi kita khawatir dengan dampak negatif yang dihasilkan olehnya.

    Kedua, karena Sdr. Qusthan begitu bersemangat hendak meruntuhkan pendapat Sdr. Afif, maka ia melupakan pendapat Sdr. Afif yang mengatakan bahwa krisis yang melanda ilmu sosial Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu tradisi ilmu pengetahuan warisan kolonial Belanda, atau indologie, dan ilmu sosial developmentalisme yang dibawa oleh para akademisi Amerika, hanyalah semacam prasyarat agar ide revitalisasi memiliki alasan.

    Saya melihat Sdr. Afif memang tidak bermaksud memberi penjelasan panjang lebar tentang karakter ilmu sosial antara pra dan pascakemerdekaan Indonesia. Dia hanya menganggap bahwa kedua tradisi itulah yang menyebabkan melempemnya peran ilmu sosial di Indonesia. Dan sebagai cara untuk meyakinkan diri, dia secara sengaja menyitir pendapat Ignas Kleden yang menganggap baik indologie maupun developmentalisme sama-sama tidak berpihak pada masyarakat alias negara-sentris. Yang pertama sebagai perangkat administratif untuk kepentingan pemerintah kolonial, sedang yang kedua untuk menciptakan keteraturan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.

    Ketiga, Sdr. Qusthan kurang jeli membedakan antara tradisi filsafat dan tradisi ilmu positif (kajian yang relatif independen yang lahir dari alasan-alasan heuristik), seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Sejak menyingsingnya alaf pencerahan di Barat, memang bukan hanya tradisi positivisme dan empirisme yang tumbuh subur, melainkan juga ada rasionalisme, idealisme, fenomenologi, strukturalisme, dan lain sebagainya. Namun, diakui atau tidak, ketika tradisi berpikir tersebut merembes memasuki ranah ilmu positif, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa positivisme dan empirismelah yang paling sanggup menancapkan dominasinya. Sebab, kedua tradisi tersebut dalam konteks tertentu dianggap paling memiliki implikasi saintifik.

    Nah, saya pikir tulisan Sdr. Afif berusaha mengurai kecenderungan tersebut. Bukan hendak membabarkan tradisi apa saja yang pernah tumbuh dan berkembang di Barat, melainkan tradisi berpikir apa yang secara faktual paling dominan dalam mempengaruhi perkembangan ilmu sosial.

    Kecenderungan di atas sebenarnya mudah dilihat dalam aktivitas penelitian ilmiah hingga hari ini, terutama dalam tradisi kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, dari tahap perumusan masalah, menyusun kerangka teoretis, membangun hipotesis yang sensitif, memilih metode yang valid, hingga menyajikan hasil penelitian, peneliti harus patuh pada prinsip-prinsip dasar yang pada hakikatnya turunan dari tradisi berpikir positivisme dan empirisme. Kira-kira demikian penjelasannya: masalah penelitian harus jelas dan terukur, teori yang digunakan harus mampu merangkum masalah penelitian, hasil penelitian harus diprediksi melalui hipotesis, metodenya yang digunakan harus mampu mengukur variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan, dan hasil penelitian harus disampaikan secara obyektif berdasarkan fakta empiris yang dapat diverifikasi secara langsung.

    Secara sepintas, prosedur di atas tidak bermasalah, dan memang begitu seolah-olah proses yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti. Hanya saja, implikasi dari beroperasinya prosedur tersebut yang menimbulkan masalah. Dalam kajian ilmu-ilmu sosial yang variabelnya sangat kompleks dan hubungan-hubungan antara variabel-variabel tersebut tidak sepasti ilmu alam, menggunakan prosedur di atas akan melahirkan reduksi-reduksi yang serius. Hal ini yang sepertinya dikhawatirkan oleh Sdr. Afif.

    Saya tidak sepenuhnya sependapat dengan gagasan Sdr. Afif tentang revitalisasi, karena upaya koreksi atas dominannya paradigma kuantitatif sebenarnya sudah berlangsung lama, yang kemudian melahirkan varian-varian metode dalam tradisi penelitian kualitatif. Sebut saja metode etnografi, fenomenologi, interaksionisme simbolik, dan lain-lain. Walau begitu, saya bisa memahami kerisauannya sebagai seorang peneliti, yang sering kali kecewa dengan hasil penelitiannya yang ternyata tidak mampu berbicara banyak selain membabarkan data dan fakta yang membisu. Maka dari itu, tidak berlebihan kiranya ketika Sdr. Afif menyeru kepada para peneliti lainnya agar mampu memformulasikan metode dan menyajikan hasil penelitian yang dapat dipahami oleh masyarakat.

    Hal itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh banyak peneliti, terutama mereka yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penelitian evaluasi kebijakan. Paradigma penelitian kualitatif akhir-akhir ini pun telah memberi ruang bagi subyek penelitian untuk terlibat dalam proses mengkonstruksikan wacana. Sebab, mereka adalah subyek, agen yang mampu berpendapat dan menggugat, bukan sekadar obyek yang dapat dikontrol dan dimanipulasi. Dalam penelitian yang menggunakan metode interaksionisme simbolik, analisis naratif, maupun konstruktivisme sosial, misalnya, subyek penelitian diposisikan sebagai partner, pihak yang paling tahu tentang diri dan dunianya.

    Satu hal lagi yang, menurut saya, bermasalah dari tulisan Sdr. Qusthan adalah idenya tentang reposisi. Apa yang dimaksud dengan reposisi dan bagaimana cara mengupayakannya tidak terlalu jelas. Saya menduga (semoga tidak benar adanya), jangan-jangan Sdr. Qusthan sebenarnya bingung dengan gagasannya sendiri. Dalam paragraf terakhir, dia menulis, “Pengalaman mengecap dua tradisi besar keilmuan pada masa pra dan pascakemerdekaan dapat menjadi modal potensial bagi republik untuk melanjutkan mode berpikir sintetik-a priori yang menjadi inti dari proyek besar bernama Pencerahan.”

    Apakah pengalaman bangsa Indonesia yang pernah mengecap dua tradisi keilmuan Barat adalah syarat bagi reposisi? Padahal reposisi yang dimaksud tidak jelas. Kalaupun reposisi itu diterima, apakah ia harus selaras dengan mode berpikir sintetik­a priori ala Kantian? Apa alasannya? Bukanlah di awal tulisannya Sdr. Qusthan terkesan alergi dengan tradisi keilmuan Barat, namun mengapa logika sintetik­a priori yang Barat-sentris justru digunakan sebagai dasar gagasan reposisinya? Jadi, menurut subyektivitas saya, Sdr. Qusthan justru keluar dari konteks pembicaraan mengenai upaya menggairahkan kembali tradisi ilmu sosial itu sendiri. Dia mungkin hanya terobsesi dengan tulisan ndakik yang wajib menyisipkan istilah teknis biar terkesan konseptual dan gagah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: